Follow by Email

Rabu, 30 Januari 2013

Wanita yang Singgel Berzina dengan Suami Orang Tidak Dapat Dipidana

Menurut Pasal 284 KUHP pezina mempunyai makna seorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang yang di luar perkawinan tersebut. Jika kedua-duanya sudah terikat dengan perkawinan maka kedua-duanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum atau tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta zina. Jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka.
Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian dari persetubuhan. Persetubuhan dalam arti biologis adalah Suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi: erectio penis; penetration penis ke dalam vagina; dan ejaculation penis ke dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis kedalam vagina.[1]
Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa keten­tuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinaan. Pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku.
Tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinaan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang. Kata "zina" di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain dari kata zina di dalam hukum Islam, sehingga dapat limengerti jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata overspel di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina.[2]
Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig.[3]
Menurut Simons: [4]
Untuk adanya suatu perzinaan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleeselijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda,  atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perlu diketahui, bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama bukan merupakan perzinaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Tentunya tidak setiap perbuatan mengadakan hubungan alat-alat kelamin oleh dua orang dari jenis kelamin yang berbeda harus dipandang sebagai perzinaan, misalnya yang dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya atau yang dilakukan oleh seorang istri dengan suaminya.
Secara kontekstual marilah kita pahami melalui gambar konstruksi hukum suatu delik tindak pidana perzinahan sebagai berikut:
284 ayat (l. a.) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya.
                                 


 



Dalam hal ini jelaas bahwa, pasal ini menyebutkan seorang laki laki yang telah kawin, baik berhubungan dengan wanita yang baik sudah kawin ataupun belum kawin, maka ia dipidana maksimal 9 bulan. SURAT – EDARAN Mahkamah Agung No.8 tahun 1980 yang menyatakan bahwa, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawanan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedangkan izin termasud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini
Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W, maka pasal 284 (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perizinansesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan Oleh karena itu, seorang suami yang berzinah, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, malakukan perzinahan ini sebagai ”pelaku” (dader). Maka dalam hal seorang suami berzinah dengan seorang wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai”pelaku” perzinahan sebagai dimaksudkan oleh pasal 284 ayat (1) 1 a KUHP.
Ketentuan ini jelas memerangi poligami yang dilakukan secara diam-diam. Poligami dalam hukum islam merupakan hal yang dibolehkan, tetapi Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menanut asas monogami dan penerapan poligami sangatlah terbatas dengan berbagai syarat atau persetujuan. Pasal 284 ayat (1a) KUHP dikenakan terhadap pelaku poligami yang tidak meminta izin istri, misalnya saja Bupati Garut tidak memiliki izin istri maka pasal ini dapat digunakan.
Kemudian Pasal 284 yat 1b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
Dapat diilustrasikan sebagai berikut :
                                 















 



Berdasarkan ilustrasi tersebut jelas, bahwa seorang istri yang berzina dengan laki laki bukan suaminya baik laki laki yang telah kawin maupun belum kawin juga dipidana maksimal 9 bulan.
Kemudian sebaliknya, banyak istri maupun suami merasa sangat kesal karena pasangannya diganggu atau digoda, sehingga biasanya mereka menginginkan agar lawan pasangannya tersebut diganjar dengan hukuman pidana. Dalam hal ini Pasal 284 ayat (2. a). seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :
                            








 


Berdasarkan ilustrasi tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa, pria yang melakukan zina, mengganggu hubungan suatu pasangan suami istri haruslah dipidana. Hal ini jelas karena lelaki tersebut mengganggu, dan patut untuk dihukum.
Pada Pasal 284 ayat 2b menyatakan bahwa, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Apabila diilustrasikan maka digambarkan sebagai berikut:
                          








 



Dalam hal ini pasal ini menitik beratkan pada adanya hubungan diluar nikah antara suami orang dengan istri orang lain. Contohnya misalkan saat Krisdayanti yang bersuamikan Anang dengan Raul Lemost yang memiliki istri Ata saat itu telah melakukan hubungan seksual dan terdapat cukup banyak bukti maka pasal inilah yang berlaku. Tetapi ternyata Krisdayanti dan Raul Lemost memilih mengakhiri dulu hubungan nya dengan pasangan masing masing baru menikah, sehingga tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.
Kemudian jika mencermati ilustrasi diatas bagaimana jika kasusnya laki-laki bersuami yang berzina dengan wanita singgel diatas 18 tahun. Apakah wanita tersebut juga dapat dipidana. Ternyata KUHP tidak menjelaskan permasalahan tersebut. Ketika yang berzina adalah suami anda dengan tetangga misalnya yang singgel atau janda, saudara tidak dapat melaporkan janda atau wanita singgel tersebut karena memang pasalnya tidak ada. Hal inilah yang saya maksud dengan “Wanita yang Singgel Berzina dengan Suami Orang Tidak Dapat Dipidana”. Mungkin perasaan pembaca mengatakan kok kurang adil ya, namun itulah konsep hukum yang ada.
Berdasarkan Pasal 284 ayat 3 dapat diketahui keseluruhan delik ini adalaah delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksid dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu :
1.             Delik Aduan absolute (absolute klacht delict)
2.             Delik aduan relative (relatieve klacht delict).
Delik Aduan absolute (absolute klacht delict)Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplitbaar.



[1] Abdul Wahid dan  Muhamad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Rafika Aditama,  Malang , hal. 113
[2] P.A.F Lamintang, dan Theo F Lamintang, 2009, Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 78
[3] Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, hal. 85
[4] Ibid., hal 79