Follow by Email

Rabu, 16 Mei 2012

PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING DI INDONESIA


                                                      KURNIAWAN TRI WOBOWO, SH.
                                                                           ADVOKAT

A.           Latar Belakang
Dewasa ini teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah Suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu.[1]
Dalam konteks ini yang dimaksud dengan penemuan adalah suatu penemuan di bidang teknologi. Adanya hak paten dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam hal ini seorang penemu otomatis menjadi pemegang paten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang bukan penemu juga menjadi pemegang paten, yaitu dengan cara meminta lisensi dari penemu pemegang paten agar orang tersebut juga diberi hak yang sama dengan penemu pemegang paten untuk dapat melaksanakan suatu paten.
Sebagaimana diketahui bahwa teknologi yang merupakan esensi dari paten adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R & D) yang membutuhkan pengorbanan waktu, materi dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu diberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap orang yang berhasil menemukan suatu teknologi dengan cara memberinya hak khusus untuk melaksanakan sendiri penemuannya itu atau memberi izin bagi orang lain untuk itu.
Adanya kata “pelaksanaan penemuan” yang dimaksud di sini adalah kegiatan memproduksi suatu produk berteknologi. Jadi di sini terlibat suatu proses produksi dalam kegiatan industri yang pada akhirnya produk tersebut dijual kepada masyarakat untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Th. 2001. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara-cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain.
Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi, diharapkan hal ini dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan pelbagai temuan di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan di bidang teknologi.
Dalam prakteknya banyak paten yang berasal dari paten asing. Paten asing ini mempunyai hak yang sama untuk dilindungi di Indonesia. Undang-undang Paten di Indonesia memberikan perlindungan dengan cara memberikan hak kepada pemegang paten untuk menuntut secara pidana dan perdata kepada pihak yang melanggar paten asing tersebut.

B.            Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Yang Didaftarkan Di Indonesia
Indonesia mengenal Hak Paten semasa dalam penjajahan Belanda yang waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 - 33 S.22 - yang mulai berlaku 1 juli 1912.Setelah Indonesia merdeka, Undang-undang Octrooi ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa  permohonan octrooi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke Octrooi raad di negeri Belanda. Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Octrooi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-undang Paten yang baru sebagai penggantinya. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan Paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 B.N 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara.
Selanjutnya, untuk menampung permintaan Paten luar negeri, Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G 1/2/17 B.N 53 - 91. Setelah ada kebakuan hukum di bidang Paten selama 36 ( tiga puluh enam ) tahun, maka baru pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai pengaturan Paten, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi, industri, dan perdagangan, maka kemudian pada Tahun 2001, diperbaharuilah peraturan Paten tersebut dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.[2]
Pengertian paten menurut undang-undang dan bahasa bahwa Paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata yakni invensi dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak kepada orang lain. oleh karenanya hak paten dapat terbagi atas :
1.             Paten Produk
Membuat, menjual, menyimpan, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten
2.             Paten Proses
Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam isi hak bagi paten produk.[3] Kata hasil penemuan atau hasil invensi dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 2001 merupakan pilihan kata yang keliru. Pemakaian kata hasil penemuan menyebabkan penemuan itu menjadi bendanya (nyata/ berwujud).
Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan itu adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide itu (oleh pembuat undang-undang) adalah idenya (yaitu berupa ide yang hadir dari penemuan tersebut).Maka pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materil. Ide itu sendiri adalah benda Immateriil yang lahir dari proses intelektualitas manusia., paten diberikan bagi penemuan (invensi) dalam bidang teknologi dan teknologi yang pada dasarnya adalah berupa ide (immateril) yang dapat diterapkan dalam proses industri.[4]
Dengan demikian, paten hanya dapat diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi setelah dapat menghasilkan suatu produk ataupun hanya merupakan suatu proses saja, yang kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomi. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum. Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan ( invention ) di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut, maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut (methode proses).
Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari Paten adalah orang yang berhak memperoleh paten, yakni penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.[5] Paten menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jo. Pasal 570 KUH Perdata) yakni merupakan benda dalam arti kebendaan. Karena itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya Sebagai perbandingan perhatikan juga definisi Paten yang diberikan oleh World Intellectual Property Organization ( WIPO ) sebagai badan internasional Perserikatan Bangsa-bangsa yang pengelola Hak kekayaan Intelektual sebagai berikut :
"A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a lwa to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition ".[6]

Dengan demikian, jelaslah bahwa Undang-Undang Paten Indonesia telah memenuhi juga unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh konvensi Internasional. Adapun Penemuan yang memenuhi syarat kebaruan (Novelty), mengandung langkah Inventif (Inventive Step), dan dapat diterapkan dalam industri (applicable to Industry), dapat diberikan Paten. Sementara itu, Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten (UUP).
Tidak semua penemuan dapat diberi Paten. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.13 Tahun 1997 ( Konsolidasi ) adalah sebagai berikut :
a.              Penemuan tentang proses hasil produksi yang pengumuman dan Penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Contohnya bahan peledak (amunisi), senjata pemusnah massal, publikasi alat pembesar kelamin pria, yang memperlihatkan penis pria.
b.             Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
c.              Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.[7]
Salah satu Hak Kekayaan Intelektual (Haki) yang diatur dan dilindungi oleh hukum ialah paten yang diatur dalam suatu Undang-undang, yakni Undang-undang No.14 tahun 2001 (menggantikan Undang-undang No.6/1989 yang diubah Undang-undang 13/1997). Diundangkannya Undang-undang ini berlatar belakang pada pertimbangan bahwa Undang-undang No.6 / 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.13 / 1997 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional di mana perkembangan teknologi dan industri dan perdagangan yang semakin pesat maka diperlukan untuk undang-undang yang dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi inventor.
Paten adalah hak eksklusif, artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut, atau untuk memberi kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya, karena telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Dengan demikian, wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum.
Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka paten harus didaftarkan, seperti telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, paten juga menganut sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya Pendaftaran paten, perlindungan hukum hanya diberikan kepada paten terdaftar. Undang-undang Paten (Undang-undang No.14 tahun 2001 tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten-paten yang dimiliki oleh orang Indonesia paten nasional) tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap patennya di Indonesia. Terbukanya kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan patennya di Indonesia diatur dalam Pasal 26, 27 dan 29 undang-undang paten, Pasal-Pasal ini mengatur tentang permintaan paten yang diajukan oleh warga negara asing. Pasal 26 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Inventor atau Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Inventor atau Pemohon sebelumnya harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan Permohonan tersebut. Terkadang permohonan paten asing dilakukan dengan menggunakan hak prooritas. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.
Biasanya negara berkembang akan lebih senang, agar paten asing tersebut dilaksanakan di negaranya, hal ini untuk menambah nilai tambah di negaranya sendiri seperti penggunaan bahan baku, tenaga buruh dan meningkatkan tenaga terampil di dalam negeri. Untuk itu Undang-undang paten 2001 di dalam beberapa Pasalnya mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan paten yang telah dimintakan perlindungan hukumnya di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Paten No.14 tahun 2001 di mana ditentukan bahwa pemegang saham paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 75 menentukan bahwa, apabila dalam jangka waktu 3 tahun paten tersebut tidak dilaksanakan maka Ditjen HAKI dapat melaksanakan lisensi wajib.
Undang-undang paten tidak hanya memberi fungsi perlindungan hukum, tetapi dalam rangka proses alih teknologi, Undang-undang paten mewajibkan kepada paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukumnya di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan paten asing tersebut di Indonesia tidak boleh sampai merugikan perekonomian nasional dan menghalangi alih teknologi di Indonesia.
Menurut ketentuan Undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual ditentukan masa perlindungannya. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/pemegangnya. Masa perlindungan setiap bidang hak kekayaan intelektual tidak sama. Undang-undang No.12 tahun 1997 (konsolidasi) tentang hak cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia. Undang-undang nomor 13 tahun 1997 (konsolidasi) tentang paten menentukan masa perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun, Undang-undang nomor 14 tahun 1997 (konsolidasi) tentang merek menentukan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.
Undang-Undang nomor 13 tahun 1997 (konsolidasi) tentang paten menentukan masa perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (filling date). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten yang diberkan oleh Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual (HKI). Lamanya masa perlindungan berarti paten yang bersangkutan menjadi milik umum (public domain). Siapa saja boleh menggunakan paten tersebut tanpa lisensi dari dan tanpa membayar royalti kepada pemilik/pemegang paten. Masa perlindungan paten umumnya ditentukan oleh masing-masing negara, berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
Sedikit sekali paten-paten yang didaftarkan oleh orang asing di negara-negara berkembang benar-benar berjalan di negara tersebut. Kontrak teknologi cukup terpisah dan berbeda dengan kontrak-kontrak untuk memberikan lisensi paten dan bahwa tidak terdapat alasan untuk mengatakan bahwa yang tersebut terdahulu tidak akan terjadi tanpa belakangan. Paten ataupun yang tidak akan terjadi tanpa belakangan. Paten ataupun yang tidak diserahkan lisensinya kepada pengusaha domestik tidak dapat mengalihkan teknologi. Setiap pengalihan yang terjadi dilakukan melalui kontrak-kontrak yang berkaitan dengan know-how, yakni teknologi yang tidak dipatenkan. Bila teknologi merupakan rahasia perusahaan itu, suatu paten adalah berlebihan, setidaknya untuk sementara, bila teknologi tersebut bukan merupakan rahasia, saingan-saingannya akan menjualnya dan mereka akan dapat melakukan hal tersebut apabila penggunaan teknologi tersebut oleh calon pembeli potensil tidak dilarang dengan paten yang dipegang oleh pemilik paten yang asli.
Dalam Undang-undang paten yang baru ini, penyelesaian sengketa paten dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Demikian pula dalam Undang-undang paten yang baru ini, penyelesaian perdata di bidang paten tidak dilakukan di pengadilan negeri, tetapi dilakukan di Pengadilan Niaga.
Ketentuan tentang penyelesaian sengketa paten diatur dalam Bab XII mulai dari Pasal 117 sampai dengan 124 UU No.14 tahun 2001 tentang paten yang berpijak pada penyelesaian melalui proses litigasi di lembaga peradilan. Dalam rangka penyelesaian sengketa pada dasarnya semua orang menaruh harapan agar dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Namun, kenyataan yang ada, proses penyelesaian melalui pengadilan sering membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang begitu banyak. Melihat kenyataan seperti itu, kemudian muncul gerakan yang dikenal sebagai penjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat paten itu didaftarkan.
Guna memerangi pelanggaran dalam bidang paten berdasarkan persetujuan Internasional yaitu Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIP’S) maka terdapat suatu ketentuan berupa suatu norma yang membutuhkan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hak paten seseorang. Indonesia, peraturan yang memuat kewenangan seperti itu terhadap pada UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya pada ketentuan BAB X tentang larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yaitu pada ketentuan Pasal 64 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menangani pelanggaran di bidang paten baru akan diatur dengan peraturan pemerintah. Hukum paten di Indonesia, dapat dicermati masih menyimpan sejumlah problematika. Beberapa problematika yang muncul tersebut di antaranya:
1.             Berkaitan dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan untuk menguji inverse yang benar-benar dapat dipatenkan. Hal ini barangkali karena sedikitnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang pengujian suatu inverse yang dapat dipatenkan. Di samping itu, ketelitian dan kecermatan dari penguji terhadap inverse yang dimintakan pengujian terkadang menjadi masalah tersendiri pula.
2.             Tak adanya suatu sistem data base yang lengkap mengenai inverse yang sudah ada sebelumnya. (Prior art), Sehingga dengan tidak tersedianya data base tadi agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu inverse yang akan dikategorikan memiliki kebiruan, di mana kebiruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu inverse yang akan dipatenkan.
3.             Masih adanya beberapa aturan pelaksanaan lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan hukum paten menjadi tidak efektif.
4.             Adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara, sehingga sering menimbulkan konflik seperti batas waktu perlindungan, persoalan klien paten dan persoalan perlindungan terhadap inverse yang dapat dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia.
5.             Kesadaran dari inventor untuk mempatenkan info mereka yang masih sangat minim.
Persoalan interprestasi paten ini menjadi problem karena untuk di Indonesia diserahkan pada penafsiran hakim, sementara sistem hukum di Indonesia tak menganut sistem preseden. Oleh karena itu, sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

C.           Kesimpulan
Undang-undang Paten (Undang-undang No.14 tahun 2001 tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten-paten yang dimiliki oleh orang Indonesia paten nasional) tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap patennya di Indonesia. Perlindungan ukum terhadap paten asing dilakukan melalui cara pendartaran berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Inventor atau Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap paten asing juga dilakukan melalui penyelesaian perdata apabila terjadi sengketa di Pengadilan Niaga dan jalur non litigasi apabila para pihak menghendakinya.

D.           Saran
Perlunya suatu sistem data base yang lengkap mengenai inverse yang sudah ada sebelumnya. (Prior art), Sehingga dengan tersedianya data base akan mempermudah proses membandingkan suatu inverse yang akan dikategorikan memiliki kebiruan, di mana kebiruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu inverse yang akan dipatenkan. Selain itu diperlukan pula kesepakatan internasional mengenai tatacara pengaturan paten, sehingga tidak menimbulkan konflik seperti batas waktu perlindungan, persoalan klien paten dan persoalan  perlindungan terhadap inverse yang dapat dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia.



































 DAFTAR PUSTAKA


Anwar, Chairul. Hukum Paten dan perundang-undangan Paten Indonesia.. Djambatan. Jakarta. 2002.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedellah. R.. Hak Milik Intelektual. Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

Gautama, Sudargo, Segi- Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung: PT.Eresco, 1995

Kansil. C.S.T. Hak Milik Intelektual - Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2000.

Muhammad Abdul Kadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Citra Aditya. Bandung. 2001.

Sutendi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Graftika, 2009

Sjahputra, Iman. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar).. Penerbit Harvarindo tahun 2007.


[1] Chairul Anwar, Hukum Paten dan perundang-undangan Paten Indonesia,. Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 2.
[2]Muhammad Djumhana dan Djubaedellah, R., Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal 17
[3] Kansil, C.S.T., Hak Milik Intelektual - Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 10
[4]Ibid., hal. 11.
[5]Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2001, hal 131.
[6]Iman Sjahputra., Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)., Penerbit Harvarindo tahun 2007., hal 98.

[7] Abdul Kadir Muhammad., Op Cit., hal. 135.