Follow by Email

Minggu, 15 April 2012

RELEVANSI HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL


KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH
ADVOKAT

A.           Latar Belakang
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, sebelum Belanda, dan dengan berbagai institut yang dibawanya, masuk ke Indonesia di abad ketujuh belas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur.[1]
Daniel S Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: “Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems”.[2] Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Tatanan lokal tersebut, sebagaimana ditulis Lev, ada tersebar dengan beraneka ragam dalam masing-masing sistem politik dan sosial. Tatanan hukum yang dimaksud Lev tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat. Istilah hukum adat (Inggris: adat law ; Belanda: adat recht) sendiri dikenalkan pertamakalinya oleh orientalis Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dalam buku De Atjehers/The Acehnese yang diterbitkan 1893.[3] Sejak Belanda ‘berbaik hati’ meninggalkan hukum modern untuk Indonesia, bangsa Indonesia kemudian mulai berhukum dengan dua jalan: hukum modern dan hukum adat yang masyarakat Indonesia telah berhukum dengannya jauh sebelum Belanda datang.[4]
Usaha-usaha, keinginan dan rekomendasi untuk menggali dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indonesia pada dasarnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Usaha tersebut dapat ditelusuri dari tulisan para ahli hukum dan dokumen seminar hukum nasional juga Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana.[5]
Berbagai macam perbandingan hukum baik perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Jepang, perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Jerman sering dilakukan. Tetapi mengapa para sarjana hukum Indonesia lebih tertarik menggali lebih dalam dan mengadopsi nilai nilai hukum tidak tertulis yaitu hukum adat Indonesia.  Sehingga sebenarnya apa relevansi hukum adat dengan pembaharuan hukum pidana, bukankah hukum adat justru hukum yang sudah lama dan bukan hal yang baru. Hukum berjalan maju sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan hukum adat justru membawa mundur pemikiran dan logika hukum pada zamannya.  Berdasarkan dasar-dasar pemikiran tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut relevansi hukum adat dengan pembaharuan hukum pidana guna pembangunan hukum nasional.

B.            Relevansi Hukum Adat Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Guna Pembangunan Hukum Nasional
Pentingnya penggalian hukum adat sebelumnya pernah diingatkan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam mengakhiri bukunya yang berjudul penemuan hukum adat:
Jadi, tugas untuk melanjutkan penemuan hukum adat, khususnya mengenai orang Indonesia untuk sementara waktu harus ditanggung oleh mereka (orang Indonesia) yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Hal ini masuk akal, bukan saja mereka merupakan 49.000.000 dari 66.000.000 yang mendiami wilayah Indonesia dari Formosa sampai Madagascar, tetapi pekerjaan pendahuluan sebagian besar telah dilakukan. Papan untuk meloncat telah tersedia bagi mereka.[6]

Barda Nawawi Arief kemudian dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa penggalian dan pengembangan nilai-nilai hukum pidana yang hidup di dalam masyarakat bertumpu pada dunia akademik/keilmuan. Barda Nawawi Arief menyebut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai “batang terandam” yang belum banyak terangkat ke permukaan. Upaya mengangkat batang terandam ini penting dilakukan untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional.[7]
Apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief (pengkajian hukum adat sebagai bahan penyusunan hukum nasional) tersebut senada dengan pernyataan Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya. Soekanto mengingatkan bahwa sebenarnya kita (Indonesia) belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sendiri, Soekanto dengan jelas menyampaikan pentingnya menggali hukum adat:
Kita belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional, belum memutuskan apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini dapat dijadikan Kitab Undang- Undang Pidana Nasional, dsb. Untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan itu kita memerlukan beberapa kaum sarjana yang dapat bekerja dalam kalangan hukum adat kita, yang bisa membandingkan hukum adat dengan hukum-hukum lain supaya dengan cara sedemikian kita dapat suatu hukum Nasional yang modern.[8]

Cita-cita untuk membangun hukum nasional yang kokoh dan berakar pada hukum adat juga dikemukakan oleh Soenaryati Hartono. Menurutnya hukum adat sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional yang bersama sama dibentuk itu harus berakar pada hukum adat.
Soenaryati mengibaratkan hukum adat sebagai tanah dan hukum nasional sebagai bangunan diatasnya.[9] Soenaryati menambahkan, bahwa ‘bangunan’ tersebut haruslah kokoh berdiri dan mampu memenuhi kebutuhan manusia Indonesia di zaman ini. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa hukum adat yang dijadikan pijakan tersebut tentunya yang masih bersesuaian dengan martabat bangsa berlandaskan pancasila sebagaimana resolusi butir ke-4 seminar hukum nasional 1963. Hal ini berarti tidak semua nilai-nilai hukum adat dapat dijadikan pijakan bagi hukum nasional, sebab ada beberapa nilai-nilai hukum adat yang tak dapat berlaku universal seperti misalnya tradisi otiv-bombari pada suku Marind di Merauke Papua.[10]
Menurut I.G.N Sugangga, hukum adat yang dipakai sebagai azas-azas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[11]
a.              Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
b.             Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah pancasila;
c.              Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang);[12]
d.             Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia;
e.              Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.

Syarat-syarat yang dituliskan I.G.N Sugangga tersebut pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Lampiran A paragraf 402 dalam Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyatakan asasasas pembinaan hukum nasional agar dilandaskan pada haluan negara dan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan rakyat adil makmur.[13]
Pada asasnya, secara substansial sistem hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi demikian maka penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum pidana adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Soepomo menyebutkan dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.
Penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim adalah sebuah proses mengadili dengan bertitik tolak alat bukti, proses pembuktian, hukum pembuktian dan ketentuan hukum acara pidana. Pada proses ini hakim memegang peranan penting untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku melalui putusan. Penjatuhan pidana oleh hakim mempertimbangkan segala aspek baik perbuatannya, pelakunya (daad-dader strafrecht), tujuan pemidanaan serta mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara pelaku, bangsa dan negara, korban, ilmu hukum dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
Pada asasnya, konsep RUU KUHP Tahun 2008 merumuskan tujuan pemidanaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”, sehingga agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkrit pada praktik penegakan hukum telah ditentukan pula adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Asasnya, hakim menjatuhkan pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” apabila pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3), (4) RUU KUHP yang disebut sebagai tindak pidana adat. Kemudian, penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Tegasnya hakim bebas dalam menentukan pidana tambahan baik bersama dengan pidana pokok atau sebagai pidana berdiri sendiri atau juga dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain, meskipun tidak dicantumkan sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.
Apabila dikaji secara intens, detail dan terperinci sebagai dasar kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” ditegaskan oleh ketentuan Pasal 100 ayat (1) RUU yang menentukan, “dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”, kemudian jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana adat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) maka penjatuhan pidana oleh hakim berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
Konsekuensi logis dimensi konteks di atas dapat disebutkan bahwa apabila hakim mengadili tindak pidana adat maka agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun pelaku, hakim harus mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan.
Ketentuan Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 tentang pedoman pemidanaan dimana disebutkan dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:
a.              Kesalahan pembuat tindak pidana;
b.             Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c.              Sikap batin pembuat tindak pidana;
d.             Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e.              Cara melakukan tindak pidana;
f.              Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g.             Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
h.             Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
i.               Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
j.               Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1) menentukan tujuan pemidanaan bertujuan:
a.              Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman mesyarakat;
b.             Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c.              Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
d.             Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pedoman pemidanaan khususnya yang berupa pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tujuan pemidanaan khususnya berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat adalah dimensi yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila anasir ini diperhatikan maka putusan hakim juga secara menyeluruh mempertimbangkan dimensi legal justice, moral justice dan social justice.
Pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap setara atau sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 1. 500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dilaksanakan terpidana maka dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda yang dapat berupa pidana pengganti kerugian. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat di dalam konsep RUU KUHP merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban dimana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat.
Konsekuensi logis diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup (hukum pidana adat) akan memberikan tugas, tanggung jawab dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup. Soedarto menyebutkan bahwa mata, pikiran dan perasaan hakim harus tajam untuk dapat menangkap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, agar supaya keputusannya tidak kedengaran sumbang. Hakim dengan seluruh kepribadiannya harus bertanggung jawab atas kebenaran putusannya baik secara formal maupun materiil.
Pada asasnya, hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.
Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.
Dikaji dari perspektif normatif, teoretis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakukan hukum pidana adat bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (3), (4) RUU KUHP Tahun 2008, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada praktik peradilan, hukum pidana adat terdapat dalam beberapa putusan seperti delik adat “lokika sanggraha” di Bali berdasarkan Pasal 359 Kitab Adigama jo ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan adanya sanksi adat sekaligus pemulihan keseimbangan kosmis di dalamnya. Terhadap prospek dan dimensi delik adat Lokika Sanggraha dalam konteks pembentukan hukum pidana nasional maka tergantung aspek apakah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Lokika Sanggraha juga ada dan dikenal pada masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Pada RUU KUHP Tahun 2008 sebagai ius constituendum diatur eksistensi pidana tambahan berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Pedoman pemidanaan khususnya yang berupa pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tujuan pemidanaan khususnya berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sehingga putusan hakim secara menyeluruh mempertimbangkan dimensi legal justice, moral justice dan social justice.
C.           Kesimpulan
Relevansi hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana dalam sistem hukum nasional pada dasarnya sama sama memberikan nilai-nilai luhur dalam budaya yang memang sesuai dengan budaya dan nilai nilai luhur bangsa Indonesia. Pada RUU KUHP Tahun 2008 sebagai ius constituendum diatur eksistensi pidana tambahan berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Pedoman pemidanaan khususnya yang berupa pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tujuan pemidanaan khususnya berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sehingga putusan hakim secara menyeluruh mempertimbangkan dimensi legal justice, moral justice dan social justice.






D.           Saran
Nilai nilai luhur bangsa Indonesia telah sesuai apabila dijadikan landasan dasar suatu hukum. KUHP merupakan hukum Belanda yang sampai saat ini belum dirubah, dan tentunya masih banyak kekurangan, sehingga nilai nilai hukum pidana adat pada dasarnya perlu diadopsi dalam sistem hukum pidana nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2007. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Badan Penerbit Undip. Semarang.

C.Fasseur. 2007. Colonial Dilemma:Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics:The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London.

Cornelis Van Vollenhoven. 1981. Penemuan Hukum Adat (De ontdekking van het adatrecht). Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-. Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan.

Fathurokhman, Ferry. 2009. Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia. Dari Positivistik ke Hukum Progresif. Genta Press. Yogyakarta.

Hartono, Soenaryati. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Citra Aditya Bakti.  Bandung.

Martha, Aroma Elmina. 2004. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Papua) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No 26 vol 11 2004.

Rahardjo, Satjipto. 2008. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta Press. Yogyakarta. 

Soekanto dan Soerjono Soekanto. 1978. Pokok-pokok Hukum Adat. Alumni. Bandung.

Sugangga, I.G.N. 2003. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol.XXXII No.2 April-Juni 2003.

Wiranata, I Gede AB. 2005. Hukum Adat Indonesia. Perkembangannya dari Masa ke Masa. Citra Aditya Bakti. Bandung.


[1] Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta,  2008, hal.48.
[2]Ibid., hal. 49.
[3]C.Fasseur. Colonial Dilemma:Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics:The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007 pag. 51
[4] Ferry Fathurokhman, Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hal. 68.
[5] I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.112.
[6] Cornelis Van Vollenhoven. Penemuan Hukum Adat (De ontdekking van het adatrecht). Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan, 1981, hal.160
[7] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007, hal.50.
[8] Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 103.
[9] Soenaryati Hartono. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Citra Aditya Bakti,  Bandung , 1981, hal.18.
[10] Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Papua) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No 26 vol 11 2004, hal. 34.
[11] I.G.N Sugangga. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol.XXXII No.2 April-Juni 2003, hal.122
[12] Ibid., hal. 124
[13] Ibid., hal. 130