Follow by Email

Kamis, 01 Maret 2012

POLITIK HUKUM PERDATA


BAB I
PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang
Masyarakat Indonesia tengah berusaha menegakkan kembali nilai-nilai dasar Negara yang berdasar atas hukum. Supremasi hukum menghendaki bahwa dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, sistem hukumlah yang harus dijadikan pegangan sebagai satu-satunya ukuran yang tertinggi. Dengan demikian, penegakan supremasi hukum tidak perlu mengabaikan perhatian terhadap aspek pembangunan lainnya.
Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk merubah suatu kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.[1] Pembangunan yang dilaksanakan tentu saja pembangunan yang memiliki pijakan hukum yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, terarah serta proporsional antara aspek fisik (pertumbuhan) dan non fisik.
Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun didefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan suasana damai dan teratur.[2]
Istilah pembaharuan hukum sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan budaya hukum (legal culture).[3] Ketika membahas pembaharuan hukum, maka pembaharuan yang dimaksudkan adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan yang meliputi struktur hukum, materi dan budaya hukum.
Dalam prosesnya, pembangunan ternyata ikut membawa konsekuensi terjadinya perubahan-perubahan atau pembaharuan pada aspek-aspek sosial lain termasuk di dalamnya peranan hukum. Artinya, perubahan yang dilakukan (dalam bentuk pembangunan) dalam perjalanannya menuntut adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hukum. Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat.
Bidang hukum diakui memiliki peran yang sangat strategis dalam memacu percepatan pembangunan suatu negara. Usaha ini tidak semata-mata dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan jangka pendek tetapi juga meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, walaupun disadari setiap saat hukum bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menghendakinya.
Di Indonesia, pembaharuan hukum itu memang lebih menampakkan wujudnya dalam undang-undang. Walaupun bentuk-bentuk lain juga tidak semestinya diabaikan, seperti putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menjadi konsepsi hukum utama yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika. Namun yang pasti, pengembangan konsepsionil dari pada hukum sebagai sarana pembaharuan sosial di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di tempat kelahirannya sendiri (Amerika), karena beberapa hal:
1)             Lebih menonjolkan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan yang diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan Supreme Court sebagai mahkamah tertinggi.
2)             Setiap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mechanistis dari konsepsi law as a tool of social engineering Aplikasi imekanistis demikian yang digambarkan dengan kata tool akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan yang dalam sejarah hukum di Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam perkembangannya di Indonesia, maka konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat/sarana pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dan Northrop dan pendekatan policy oriented dari Laswell dan Mc. Dougal.[4]

Pembaharuan hukum di Indonesia lebih mengarah kepada peraturan perundang undangan, padahal hukum tidak tertulis lebih mengalami progresifitas dan pembangunan yang mengarah kemaslahatan bersama. Pembaharuan hukum dan pembangunan hukum haruslah diarahkan untuk membangun hukum baik bersifat privat maupun publik.
Hukum tidak tertulis memiliki peranan yang cukup banyak bagi perkembangan dan pembangunan hukum privat di Indonesia. Salah satunya ialah hukum perdata khususnya mengenai waris. Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai problematika yang unik. Dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang menggunakan sistem kearwisan adat, hukum kewarisan barat dan ada pula yang menggunakan kewarisan islam. Dalam hal ini adakah upaya pembaharuan hukum waris islam karena diilhami dari kebisaaan masyarakat tersebut ?
Dalam pembentukan hukum waris islam di Indonesia, kiranya kita tidak dapat memungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangasa yang kaya akan adat istiadat yang sangat bermacam-macam dan dalam hukum adat itu telah mempunyai aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai hukum kewarisan juga, sehingga perlu dalam pembaharuan hukum keawrisan islam di Indonesia hendaknya tidak mengesampingkan aturan kewarisan adat. Hal ini di karenakan masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka yang merupakan warisan dari para leluhur mereka.
Namun pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan islam haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam, apabila hukum waris adat tidak sesuai dengan hukum islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak Hal inilah yang disebut dengan teori receptio a contrario yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.[5] Dengan adanya pembaharuan hukum waris islam di Indonesia diharapkan akan terbentuk suatu hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

B.            Rumusan Masalah
Berdasarkan wacana di atas dapat diambil suatu rumusan masalaha yaitu bagaimanakah peranan hukum adat dalam pembaharuan dan pembangunan hukum waris nasional di Indonesia ?














BAB II
PEMBAHASAN

Dalam realitas kehidupam masyarakat, adakalanya pewaris hidup dengan orang yang bukan keluarga atau keturunannya sendiri. Misalkan saja dia hidup dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan islam tidak diatur bagian untuk anak angkat. Hal ini akan menjadi sedikit problem, manakala dalam pembagian warisan nanti, si anak angkat atau orang tua angkat yang telah sekian lama tinggal, mengurus dan merawat si Pewaris tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisannya.
Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan diberlakukannya wasiat wajibah. Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris.[6] Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat. Hal ini terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, dirumuskan keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris. Dalam ayat (1) dijelaskan: harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta waris dan anak angkatnya.; kemudian ayat (2) berbunyi: terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
Dalam hal ini, orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi melalui modekasi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan.[7] Terdapatnya ketentuan dan pengaturan warisan bagi orang tua angkat dan angkat berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah itu, menurut Abdullah Kelib, akan menjadikan hukum kewarisan islam selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Menurut para ahli, rumusan Pasal 209 KHI dianggap pola baru yang dapat mendistribusikan harta kekayaan secara ma‟ruf kepada orang yang bukan ahli waris. Sehingga dengna pola ini dapat mengakomodir pihak-pihak yang sangat berjasa pada pewaris tapi tidak tercantum dalam urutan ahli waris.  Sebenarnya konsep wasiat wajibah seperti ini telah pula dianut dibeberapa negeri muslim seperti Mesir melalui kitab Undang-Undang Hukum wasiat mesir Nomor 71 tahun 1946. Sistem tersebut juga diadopsi oleh Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1957, dan Maroko pada tahun 1958, hanya saja dimaroko da Suriah aturan ini dibatasi hanya untuk anak laki-laki tidak untuk anak-anak perempuan.
Dalam pembagian kewarisan pada masyarakat adat. Biasanya terdapat budaya untuk menjual lahan hasil warisan kepada kerabatnya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya lahan-lahan yang mereka dapat dari nenek moyang mereka (warisan) tidak tercerai berai bahkan tidak untuk dijual kepada orang lain sehingga bisa saja suatu saat nanti mereka bisa saja membelinya lagi dari kerabatnya tersebut.
Dalam hal ini KHI mengakomodir hal tersebut. Dalam Pasal 189 ayat (1) dikatakan, bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bunyi ayat (1) Pasal 89 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2) yang berbunyi: “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Apabila dilihat dari segi sosiologis, garis hukum baru tentang pemeliharaan keutuhan lahan tanah tidak terlepas dari kebijakan sosiologis pedesaan tentang administrasi komplek dalam bidang pertanian. Mengingat lahan itu merupakan unsur yang samgat inti dan pokok dalam teknologi pertanian, upaya pengembangan dan peningkatan pertanian tidak dpat terlepas dari kondisi dan wilayah itu sendiri. Dengan sendirinya, apabila hanya dengan kekuatan lahan pertanian yang sempit dan tercecer, akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan dan peningkatan produksi pertanian, yang dipandang memiliki nilai tambah bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.[8]
Untuk itu, adanya konsep pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan salah satunya didasarkan atas semangat kepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian. Namun rumusan hukum dalam Pasal 189 ayat (1) KHI tidak bersifat kaku sebagai harga mati. Karena kemungkinan dan peluang untuk tidak dapat memelihara keutuhan dan kesatuan lahan tersebut sangat terbuka, apabila diantara ahli waris ada yang yang benar-benar terdesak membutuhkan uang, sedangkan diantara ahli waris yang lainnya tidak memiliki kemampuan membayar, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Maka kiranya lahan bisa saja dijual kepada pihak lain yang mampu membelinya.
Istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Dr Hazairin SH di penghujung tahun 70-an. Beliau menyebut konsep ahli waris pengganti dengan istilah Mawali. Dalam Konsep mawali, anaknya anak dan anaknya saudara ditempatkan sebagi pengganti dan kedua ahli waris langsung (anak dan saudara).[9] Dalam KHI mempunyai beberapa asas dalam hukum kewarisan yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral (3) asas individual, (4) asas keadilan yang berimbang, dan (5) asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.
Menurut Hazairin, „garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Dia hanyalah sebuah cara untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Tiap–tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi bukan hali waris‟[10]  Ahli waris pengganti yang dimaksud adalah bukan mengangkat seseorang yang „bukan ahli waris‟ menjadi ahli waris. Karena kualifikasi ahli waris sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas melalui asas ijbari hukum kewarisan.
A. Wasit Aulawi merumuskan konsep ahli waris pengganti sebagai berikut : „menempatkan seorang ahli waris yang selama ini dipandang tidak atau belum berhak menerima harta warisan kedalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan.[11] Sebagai contoh, kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu faraid pada umumnya adalah sebagai ahlul warits dzaw al-arham apabila terdapat kelompok ahli warits dzam al-furudl atau ashabah. Sehingga cucu tidak dapat menerima warisan dari kakeknya apabila ayahnya telah meninggal. Namun dengan adanya konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI Pasal 185 merupakan terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari pada kakek. Sehingga cucu bisa mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Lembaga ahli waris pengganti ini lebih cenderung sebagai semi platsvervulling (penggantian tempat) sebagai yang dikenal dalam BW dan Hukum Adat.
Dalam KHI telah di sebutkan, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang “menggantikan” kedudukan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam KHI pewaris pengganti di rumuskan kedalam Pasal 185 dengan redaksi sebagai berikut” (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang di ganti”.
Adanya konsep ahli waris pengganti merupakan konsep asas keadilan yang berimbang di karenakan masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang benar.[12] Sehingga perumusan ahli waris pemgganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.
Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[13] Dengan danya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari Pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung – saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagi penyimpangan terhadap Pasal 182 KHI.[14]
Prinsip perdamaian (al-shulh) telah mendapat pembenaran sebagai mana yang tercantum dalam al-qur‟an surat al-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.
Boleh jadi dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan Inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak.
Wacana pembagian sama rata (dengan mengacuhkan ketentuan 2:1 dalam al-qur‟an) merupakan wacana yang cukup radikal dalam wacana pembaharuan hukum waris. Sosok yang paling terkenal dalam dalam hal wacana pembagian warisan sama besar antara laki-laki dan perempuan adalah mantan menteri agama H. Munawir Syadjali MA. Beliau mengusulkan akan praktek pembagian warisan islam di reaktualisasikan dengan perbandingan sama besar. Hal ini terjadi karena menurut beliau di masyarakat luas dan khususnya di daerah-daerah tertentu yang secraa nyata keagamaannya kuat, pada kenyataan yang terjadi pembagian warisan dalam faraid tidak dijalankan malah cenderung untuk memakai hukum adat.
Mereka beralasan, dengan menggunakan hukum waris adat dapat membagikan harta warisan secara rata pada ahli waris. Disamping itu, kerap kali para keluarga dalam menyelesaikan masalah warisnya cenderung pergi ke Pengadilan Negeri. Munawir Syadzali menyebut hal tersebut sebagai penyimpangan langsung. Adapun praktek penyimpangan tidak langsung diantaranya budaya para keluarga yang mengambil kebijakan pre empitive dimasa hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin [15]
Munawir Syadzali dengan wacana tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan konsep waris dalam al-qur‟an itu tidak adil, melainkan justru beliau menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraid. Para jumhur ulama telah berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris merupakan ayat yang qoth‟i dalalahnya. Akan tetapi dalam pembacaan suatu teks persepsi orang akan berbeda-beda. Dalam hal ayat-ayat waris sebagian ulama kontemporer memberikan kesempatan untuk berijtihad dalam kawasan ini karena mereka beranggapan hal tersebut masih bisa ditafsir ulang dan ini yang mereka maksud, masih dalam kawasan dzani dalalahnya. Karena itu sebagian ulama yang berpendapat seperti itu menyatakan bahwa ayat-ayat tentang waris harus dilihat konteks tulisan nya dan disesuaikan dengan semangat zaman.[16]
Dalam paparan diatas, ada inspirasi dari realitas masyarakat dilapangan yang menyebabkan kita perlu mengakomodir psinsip sama rata dalam hukum adat waris untuk pembaharuan hukum waris islam di Indonesia. Walaupin hal tersebut masih dalam tahap wacana yang belum terakomodir oleh Kompilasui Hukum Islam sebagai pijakan para hakim agama memutus permasalahan-permasalahan, khususnya dalam hal mengenai warisan.














BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
Pembaharuan dan pembangunan hukum waris di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung telah dipengaruhi oleh keadaan realita masyarakat Indonesia dengan hukum waris adatnya. Sehingga dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia (adat), hukum waris islam di Indonesia dapat dilaksannakan dengan semestinya dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tentunya semua itu masih dalam koredor syari‟ah dan masih berlandaskan semangat al-qur‟an yang humanis, berkeadilan dan universal.

B.            Saran
Nilai nilai luhur waris adat yang telah bercampur dengan hukum waris islam pada dasarnya perlu diadopsi dalam sistem hukum waris nasional di Indonesia melalui pembaharuan ide ide antara lain wasiat wajibah, pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan, ahli waris pengganti, damai dalam pembagian harta, dan wacana pembagian warisan sama rata.
.



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 2003. Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.

Aulawi, A. Wasit. dkk. 1994. Sejarah Perkembangan Hukum Islam. PP IKAHA. Jakarta.

Hazairin. 1992. Hukum Kewaeisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits. Tintamas. Jakarta.

Ichtijanto, H. 1991. Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan. Rosdakarya. Bandung.

Kusumaatmaja, Mochtar. 1976. Hukum Masyarakat. dan Pembinaan Hukum Nasional. Putra Bardin. Bandung.

-------------------------------. 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Bandung.

Lawrence M. Friedman. 1930. American Law. W.W. Norton & Company. New York.

MA, H. Munawir Syadjali. 1991. Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Rosdakarya. Bandung.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2003. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Warta Hukum Dan Keadilan Edisi 4 Juli-Desember 2003. PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat. Bandung.

Sirry, Mun‟im A. 2004. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Paramadina. Jakarta.

Suparni, Niniek. 1992. Pelestarian Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta.  

Wingjoedipoero, Soerodjo.  1979. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Alumni. Bandung.


[1] Niniek Suparni, Pelestarian Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta,  1992, hal. 36.
[2] Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 1.
[3]Lawrence M. Friedman, American Law, W.W. Norton & Company, New York, 1930, hal. 5.
[4] Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Putra Bardin, Bandung, 1976, hal. 9.
[5] H. Ichtijanto, Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan, Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 102
[6] Soerodjo wingjoedipoero, Pengantar Dan Asas-Asas, Alumni, Bandung,  1979, hal. 164
[7] Oyo Sunaryo Mukhlas, Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Warta Hukum Dan Keadilan Edisi 4 Juli-Desember 2003, PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bandung, 2003, hal 27
[8] Ibid,., hal. 26
[9] Hazairin, Hukum Kewaeisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, Tintamas, Jakarta, 1992,  hal. 137
[10] Ibid., hal.24-25
[11] A. Wasit Aulawi, dkk, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, PP IKAHA, Jakarta, 1994, hal. 93
[12] Mohammad Daud Ali Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia,  Rajawali Press, Jakrta, 2003, hal. 326
[13] Lihat Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
[14] Oyo Sunaryo Mukhlas, Op cit.,. hal. 22
[15] H. Munawir Syadjali MA, Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 84
[16] Mun‟im A. Sirry, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Paramadina, Jakarta, 2004, hal. 167.