Follow by Email

Minggu, 23 Oktober 2011

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Illegal Loging di Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang
Perkembangan stuktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke waktu pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi yang berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, dari beberapa perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga menimbulkan persaingan antar manusia, kerakusan pun terjadi yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.
Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari  kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan ekploitasi berlebihan, buku laporan mengenai Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009 disusun berdasarkan penafsiran citra satelit dan peta-peta terestrial serta berdasarkan data resmi dan laporan dari pihak pemerintah dan dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan. Walaupun disadari kesulitan dalam pengumpulan data-data dasar, tetap menjadi faktor penting untuk menghasilkan sebuah laporan yang komprehensif. Beberapa kesimpulan dalam buku laporan ini adalah sebagai berikut:[1]
1.             Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada tahun 2009. Atau setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia.
2.             Periode tahun 2000-2009, luas tutupan hutan Indonesia yang terdeforestasi adalah sebesar 15,15 juta ha, dan deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan yaitu sekitar 5,5 juta ha (36,3 persen).
3.             Hutan Lindung yang terdeforestasi sebesar 2 juta ha sementara pada Kawasan Konservasi kurang lebih 1,27 juta ha.
4.             Pada tahun 2009 tutupan hutan di lahan gambut sekitar 10,77 juta ha atau sekitar 51 persen dari luas lahan gambut Indonesia.
5.             Periode tahun 2000-2009 tutupan hutan di lahan gambut mengalami deforestasi seluas 2 juta ha dengan sebaran deforestasi terluas terjadi di Sumatera yaitu sekitar 0,98 juta ha.
6.             Laju deforestasi pada periode tahun 2000-2009 adalah sebesar 1,5 juta ha per tahun, dengan laju deforestasi terbesar di Kalimantan yaitu sekitar 551 ribu ha per tahun.
7.             Pada tahun 2020 diperkirakan tutupan hutan di Jawa akan habis dan pada tahun 2030 tutupan hutan di Bali-Nusa Tenggara juga akan habis.
8.             Sejak tahun 2003 kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto, terus mengalami penurunan yang signifikan. Dan pada tahun 2008, kontribusinya hanya tinggal 0,79 persen. Kecenderungan penurunan ini menjadi hal yang dipertanyakan mengingat pada rentang waktu yang relatif sama, produksi kayu bulat nasional justru mengalami peningkatan.
9.             Pada tahun 1995 unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Hak Pengusahaan Hutan) berjumlah 487 unit, sedang pada tahun 2009 turun menjadi 308 unit dengan luas 26,16 juta ha.
10.         Rentang waktu tahun 1995-2009, perkembangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Industri) berkembang secara masif. Pada tahun 1995 hanya 9 (sembilan) unit, menjadi 229 unit pada tahun 2009, dengan luasan 9,97 juta ha.

Berdasarkan beberapa analisis mengenai fakta kerusakan hutan di dunia khususnya Indonesia dari waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun pada saat tertentu mengalami penurunan pada prinsipnya bukan penurunan dalam segi pembalakan liarnya tetapi penurunan ini diakibatkan oleh terus berkurangnya kekayaan hutan atau dalam hal ini kayu yang terus menerus dikuras oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal yang mendasar kegiatan illegal logging di Indonesia sulit diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari segi budaya masyarakat itu sendiri maupun penegakan hukum yang belum maksimal.

B.            Rumusan Masalah
Berdasarkan wacana di atas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap illegal loging di Indonesia ?


BAB II
PEMBAHASAN

A.            Pengaturan Ilegal loging di Indonesia
Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.[2] Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbiden by law, unlawdull” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.[3] “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.[4]
Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebagan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkam bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.
Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehenshif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.
Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :
“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”
Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”
Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang­undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.
Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :
“Istilah” pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan yang lain”.[5]
Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest) dan asas ecolabelling asas hutan berkelanjutan (sustainable forest) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.asas ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.[6]
Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging.
Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.[7] Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya illegal logging disebut juga istilah transnational crime dan extra ordinary crime.
Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.
Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
Pasal 50 ayat (1)
Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut :
Pertama, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Tp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), (Pasal 40 ayat (1)). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) : yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).
Kedua, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian­bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)).
Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti tanam nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).
Keempat, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagaiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (10), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)).

Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan sebagai berikut :
Pertama, barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 18 ayat(1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan penjara selama­lamanya 5 (lima ) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
Kedua, barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 18
ayat(3)). Penjelasan Pasal 7 ayat (30 : pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.
Ketiga, Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (Pasal 18 ayat (4) huruf d).
Keempat, Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.
Kelima, Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara.

Melihat rumusan dari ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tersebut dan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam PP tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam UU No.41 tahun 1999. dibandingkan dengan sanksi pidana menurut UU No.41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam PP ini relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil.
Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwa, ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan.[8] Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yng berbunyi :”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967.

B.            Akar Permasalahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Ilegal Loging di Indonesia
Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait.
Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas illegal logging disebabkan illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada actor intelectualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek illegal logging sangat sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan actor intelectual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.
Akibat dari kerusakan hutan akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satunya bencana banjir dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Kerusakan hutan umumnya akibat illegal logging (IL), sedangkan sebagian kecil sisanya karena untuk pemenuhan kebutuhan warga yang bermukim disekitar hutan. Untuk mengantisipasi perilaku masyarakat yang merusak hutan pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang tepat.
Pada dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari masalah kajian publik, yang sebenarnya berintikan masalah kebijakan (policy problem), sehingga pemecahan masalahnya (problem solving) juga harus dimulai dengan kebijakan publik (public policy) itu sendiri. Perlu kita kaji akar permasalahan ilegal loggging tersebut secara saksama berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajian ini kita bisa mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal logging sebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah.
Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks, mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan). Kedua sumber masalah ini berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, hasil dari keduanya membuat suatu vector permasalahan. Makin kuat vector permasalahan; maka makin sulit pula ilog diatasi. Indikator tersebut tampak dari semakin maraknya ilog, baik dalam skala nasional maupun regional atau provinsi, sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengan “komitmen” bersama, maka dapat dipastikan “pintu gerbang” kehancuran hutan telah dekat dihadapan kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20 tahun mendatang hutan tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belum menampakkan hasil yang signifikan.
Untuk mengetahui apa sebenarnya masalah kebijakan internal dan apa masalah
kebijakan eksternal, perlu kita identifikasi masalah kebijakan tersebut sebagai berikut:
Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan kelembagaan. Banyak
lembaga kehutanan yang menangani hutan, lebih-lebih dengan adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT)-nya di daerah, sampai tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kotamadya) dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)-nya. Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan, serta
dalam operasional tidak jelas tata hubungan kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada platform atau satuan pandang yang sama satu sama lain mengenai sistem pengelolaan hutan yang lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari Departemen Kehutanan.
Ironisnya, kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak merupakan kebijakan yang saling mendukung, bahkan terkesan pusat (Departemen Kehutanan) menjaga jarak dengan daerah dalam hal kewenangan, sehingga tidak lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yang jelas,Begitu kompleksnya masalah ilog sehingga apa sebenarnya akar permasalahan hingga penanganan ilog menjadi begitu sulit dan bahkan Departemen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan pokok, di mana masalah pemberantasan penebangan liar atau illegal logging menjadi kebijakan pokok yang pertama, di samping kebijakan pokok yang lain, yaitu penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi alam, dan desentralisasi sektor kehutanan (Kep. Menhut. no. 7501/ Kpts-II/2002).
Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan kawasan
hutan berdasarkan Keputusan Menhut, ternyata tidak banyak mendukung prakondisi dalam pemantapan kawasan hutan. Sampai saat ini hampir 80% kawasan hutan belum selesai penetapan/pengukuhannya oleh Menteri Kehutanan, meskipun barangkali secara fisik sudah 100% kawasan hutan di tata bebas. Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang permasalahan sengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah sengketa batas atau kawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila sudah menyangkut masalah bukti hukum status kawasan.
Hal ini sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya
sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar (ilog), perambahan
kawasan hutan maupun sengketa lahan lainnya (land tenure). Perlu dipikirkan agar masalah pengukuhan kawasan hutan ini ditingkatkan perundang undangannya menjadi undang-undang pengukuhan hutan, atau setidak-tidaknya peraturan pemerintah yang dalam pelaksanaan pengukuhan/penetapan kawasan hutan ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres, sehingga dengan demikian mengikat semua pihak dan terjaminnya kepastian hukum kawasan hutan dari pada yang selama ini hanya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (dengan Keputusan Menteri) saja.
Menyangkut masalah kebijakan Eksternal yaitu izinpendirian atau izin
penetapan kapasitas industri terpasang (industri perkayuan) selama ini, ada
pada kewenangan Depperindag, yang sebelumnya di Dephut. Dengan izin tersebut berada di Depperindag maka seringkali timbul kesenjangan antara sumber bahan baku yang ada di hutan dengan kapasitas industri terpasang yang ada di industri perkayuan, sehingga akibatnya industri mengalami kekurangan bahan baku. Untuk itu tidak jarang terjadi industri perkayuan cenderung “menampung” kayu-kayu yang bermasalah; hal tersebut jelas mempunyai andil yang cukup kuat timbulnya penebangan liar atau ilog.
Menyangkut ini diharapkan agar izin pendirian dan izin kapasitas industri terpasang (hasil hutan) ditangani oleh satu atap di Dephut, agar tanggung jawab publiknya jelas, dan tidak saling menyalahkan antara Dephut dengan Depperindag (kembali seperti semula). Tentunya hal ini memerlukan kearifan tersendiri dari pihak terkait. Yang penting jangan ada vested of interest dari pihak-pihak yang berkepentingan (contohnya: industri kelapa sawit; dimana ijin industri dan kapasitas terpasangnya tetap berada di Departemen Pertanian cq Ditjen Perkebunan, dan bukan di Depperindag).
Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun.  Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan.
Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup.
Kekebalan para dalang/mastermind/aktor intelektual/backing/pemodal/pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisator maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi ‘backing’ bisnis haram ini.  Besarnya uang yang beredar sekitar US$1.3 milyar, serta banyaknya pihak yang turut menikmati hasil bisnis ilegal ini, punya andil yang cukup besar untuk  mempengaruhi proses kegagalan dalam penanganan kejahatan kehutanan seperti illegal logging.
Undang-Undang Lingkungan Hidup diarahkan agar hutan dan semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Berbicara tentang hukum yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan permasalahan, harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum, aparatur hukum yang ada dalam setiap proses yang ada serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya apakah hukum itu telah diterapkan dengan baik atau tidak?. Artinya pada saat salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan.
Sekian banyak penyimpangan fungsi hutan di Indonesia, dari hutan lindung diubah fungsi hutannya menjadi hutan industri. Beberapa hutan lindung yang ada di Indonesia telah rusak dan menjadi permasalahan lingkungan. Pengerusakan hutan yang terjadi seringkali mengakibatkan efek sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan hutan tersebut. Mulai dari terjadinya kekeringan, longsor, dan erosi dan paling parah masyarakat tidak dapat melanjutkan kehidupan secara layak akibat kerusakan yang terjadi seperti pertanian, perikanan darat, dan kehidupan sehari-hari yang terganggu.
Dari sekian banyak fakta nyata mengenai pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia sering ditindak tidak sesuai dengan harapan masyarakat umum. Masyarakat lebih mengharapkan fungsi hutan yang telah dirusak dikembalikan daripada sekedar pemidanaan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pengrusakan hutan. Ini karena masyarakat lebih membutuhkan air, tanah, hawa sejuk, udara segar, tanah tidak longsor, dan keindahan alam seperti sebelum pengerusakan lingkungan hutan. Artinya pemerintah harus dapat menghukum para perusak hutan agar mengembalikan hutan sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera terhadapnya. Apabila sekedar pengembalian kerugian negara dalam materi, tidaklah memberikan efek jera karena para pengusaha tidak sulit untuk mengembalikan uang negara.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sanksi pidana dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih dihindari para pengusaha atau pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam perudang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda yang besar daripada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan. Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha dari awal mendapatkan izin langsung memaksimalkan produksi untuk mengumpulkan keuntungan.
Apabila terjadi pengrusakan lingkungan yang tidak disengaja dapat diganti rugi dengan sejumlah dana denda. Karena masalah hutan dan lingkungan saat ini lebih didomonasi para pemegang izin yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang diberlakukan atas dirinya berdasarkan izin tersebut. Artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam izin yang diberikan.
Hal yang sering terjadi, dengan gampangnya para pemberi izin dengan merubah fungsi hutan, misalnya dari Hutan Lindung dan Hutan Taman Nasional menjadi hutan industri, yang berakibat fatal dengan banyaknya hutan yang seharusnya dipertahankan dan diatur dengan undang-undang untuk itu, dikelola oleh pengusaha. Apabila tetap terjadi perubahan fungsi dan jenis hutan, tidaklah menutup kemungkinan hutan yang ada di Indonesia saat ini akan habis
Untuk mengatasi ilegal loggigg dan sekaligus juga perambahan hutan, kiranya pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas kelembagaan ini sebagaimana
yang diamanatkan dalam program ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai. Perlu mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai regulator di samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan yang ada di provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itu, perlu mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam fungsi BUMN murni yang diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam arti luas.
BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
Berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang Kehutanan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dasar yang kuat untuk pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang ada harus memenuhi dan sesuai dengan asas dan tujuan tersebut. Apabila tidak bisa dilakukan oleh pengusaha, maka izin selayaknya jangan diberikan kepada pengusaha tersebut. Namun dalam praktek pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPTI) seringkali diberikan hanya karena kemampuan pengusaha secara administratif dan pendanaan. Sedangkan asas manfaat dan kelestarian tidak dilihat dan disyaratkan secara tegas. Hal ini memicu sering terjadinya saat hak-hak atas pengusahaan hutan yang diberikan dilanggar dengan gampangnya oleh pengusaha. Selain tindakan preventif dalam pemberian izin, dalam pengawasan, pemerintah harus dengan tegas dan rutin agar tindakan represif dengan sesegera mungkin dapat dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum yang lebih merugikan negara dan masyarakat.


B.            Saran
Perlu mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai regulator di samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan yang ada di provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itu, perlu mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam fungsi BUMN murni yang diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam arti luas.














DAFTAR PUSTAKA

Garner. 1999. Black Law Dictionary. West Group. Dalas.

Harjdasumantri, Koeswadji. 1993. Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Citra Aditya, Bandung.

Hardjosoemitro, Koesnadi. 1994. Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1922. Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

Marpaung, Leden. 1997. Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Sinar Grafica. Jakarta.

NN, 28 July 2011, Potret Kondisi Hutan Indonesia Periode 2000-2009, http ://green. kompasiana. com/ penghijauan /2011/07/28/potret-kondisi-hutan-indonesia-periode-2000-2009/, diakses padatanggal 12 Agustus 2011

Salim. 1987. Kamus Indonesia Inggris. Modern English Press. Jakarta.

Suarga, Riza. 2005. Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global. Banton. Wana Aksara.





[1] NN, 28 July 2011, Potret Kondisi Hutan Indonesia Periode 2000-2009, http ://green. kompasiana. com/ penghijauan /2011/07/28/potret-kondisi-hutan-indonesia-periode-2000-2009/, diakses padatanggal 12 Agustus 2011

[2] Salim , Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987 hal. 925
[3] Garner, Black Law Dictionary, West Group, Dalas, 1999, hal. 750
[4] Ibid., hal. 1094
[5] Koesnadi Harjdasumantri, Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung, 1993, hal. 199
[6] Ibid., hal. 11
[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 148
[8] Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafica, Jakarta, 1997, hal.8