Follow by Email

Jumat, 21 Oktober 2011

NEGARA HUKUM DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG 1945


BAB I
PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang
Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum22. Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri,[1] dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual.[2]
Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 s.M.[3] Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.[4]
Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filosuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles (384-322 s.M). Dalam bukunya Politikos yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.[5] Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[6]
Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten menyatakan bahwa, gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan penganti raja di Inggris.[7]
Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.[8] Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.[9] Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system.[10] Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi rechtstaat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats.[11]
Friedrich Julius Stahl menyatakan pengertian Negara
Hukum sebagai berikut :
“Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”.[12]

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu35:
1.             Hak-hak asasi manusia;
2.             Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);
3.             Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4.             Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah “er is recht tegenover den staat” artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :
1.             Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
2.             Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi “er is scheiding van machten” artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.[13] Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:[14]
1.             Hak-hak asasi manusia;
2.             Pembagian kekuasaan;
3.             Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4.             Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);
5.             Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6.             Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7.             Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Paham negara hukum semakin berkembang, begitupula di Indonesia. Melalui pembaharuan-pembaharuan konstitusinya tentunya mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan khususnya pada asas negara hukum yang dianut Indonesia. Sebelum amandemenUndang-Undang Dasar 1945 Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan diubah menjadi Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tentunya akan mengalami perubahan-perubahan ketatanegaraan sehingga perlu dikaji secara komprehensif.
B.            Rumusan Masalah
Berdasarkan wacana di atas maka dapat diambil rumusn masalah yaitu bagaimanakah negara hukum di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 ?


















BAB II
PEMBAHASAN

Sejak perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan, cita-cita bangsa Indonesia ialah membangun sebuah Negara hukum. Cita-cita Negara hukum itu dicantumkan dalam tiap-tiap Undang-Undang Dasar. Baik Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950,[15] dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.
Meskipun konsep Negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar namun konsep Negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar Imposed  from outside  yang di adopsi dan di transplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda.[16] Meskipun konsep Negara hukum Indonesia merupakan adopsi dan transplantasi dari Negara lain, namun konsep Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Negara hukum bangsa lain. Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan Negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.[17] Hal ini disebabkan karena latar belakang sosio budayanya yang berbeda.[18]
Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan cita-cita hukum „Rechtsidee Pancasila. Menurut Mochtar Kusumuatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.[19] Sedangkan mengenai konsep negara hukum yang didasarkan pada pancasila, Hasan Zaini mengemukakan pendapat bahwa:
“Dasar Negara Hukum menurut pancasila antara lain dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan hukum etis. Lain daripada itu dapat disusun kedudukan dan hubungan tiga macam hukum antara satu dengan yang lain dan terhadap negara serta hukum positif didalam satu rangka.”[20]

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum pancasila tersebut maka dalam kehidupan bernegara haruslah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Mengapa Cita-cita Negara hukum ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, karena Undang-undang dasar memberi tahu kepada kita tentang apa maksud membentuk Negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya serta asas-asas kehidupan yang terdapat didalamnya. Selain itu dengan undang-undang dasar, maka suatu Negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakannya.[21]
Sejak awal berdirinya negara atau pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mencita-citakan negara hukum, maka para pendiri bangsa „founding people telah menyusun suatu konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pengaturan mengenai negara hukum, kita dapat melihat perkembangannya dari konstitusi di Indonesia yang dimulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 setelah perubahan. Awal atau permulaan dari pengaturan negara hukum di Indonesia adalah dalam UUD 1945. Pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara Hukum tidak diatur dalam batang tubuh UUD 1945 melainkan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Didalam penjelasan umum UUD 1945 mengenai Sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa: “sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:
I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat).
1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).

Di atas telah disebutkan adanya indikasi negara hukum yang tertuang didalam penjelasan umum UUD 1945. Namun demikian, adanya indikasi yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum  rechtsstaat  tidaklah cukup, namun juga harus dikaji lebih mendalam apakah didalam UUD 1945 juga ditemukan adanya ciri-ciri suatu negara hukum rechtsstaat.
Penyertaan kata rechtsstaat dibelakang kata negara hukum menyiratkan makna bahwa prinsip negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 tidak menyimpang dari negara hukum pada umumnya genus begrip.[22]  Negara hukum pada umumnya memiliki ciri khas atau elemen-elemen penting yang harus ada, yaitu antara lain: (1) perlindungan terhadap Hak-hak asasi Manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) asas legalitas; (4) persamaan didepan hukum; (5) kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas dan tidak memihak.
Dari ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan tersebut juga dapat ditemukan pengaturannya didalam batang tubuh UUD 1945. Pertama mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pengaturan HAM didalam UUD 1945 sangat lah terbatas dan dirumuskan secara singkat yang hanya mengatur HAM dalam 7 Pasal, yaitu:  Pasal 27 mengenai persamaan didepan hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Pasal 29 mengenai kebebasan untuk memeluk agama. Pasal 31 mengenai hak untuk mendapat pengajaran; Pasal 32 mengenai perlindungan yang bersifat kultural, Pasal 33 mengenai HAM dibidang ekonomi. Dan Pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial.
Kedua, mengenai adanya pemisahan kekuasaan  separation of power. Di dalam UUD 1945 ditidak dikenal dengan istilah pemisahan kekuasaan  separation of power  melainkan pembagian kekuasaan  distribution of power.  Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo bahwa Undang-undang Dasar mempunyai system tersendiri yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan.[23] Di dalam UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Oleh MPR inilah, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, seperti Presiden, DPR, MA, DPA, dan BPK. Didalam UUD 1945 mengenai pembagian kekuasaan ini diatur didalam batang tubuh, yaitu:
1.             Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 mengatur mengenai kedudukan, wewenang dan fungsi MPR;
2.             Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1 dan 2), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 mengatur mengenai kedudukan dan fungsi presiden;
3.             Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1 dan 5) mengatur mengenai kedudukan dan fungsi DPR;
4.             Pasal 16 ayat (2) mengenai kedudukan dan fungsi DPA;
5.             Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 mengenai kedudukan dan fungsi MA;
6.             Pasal 23 ayat (1)dan Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan fungsi BPK;

Ketiga, asas legalitas atau setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Didalam UUD 1945 ketentuan mengenai asas legalitas ini diatur  dalam Pasal 9 yang mengatur mengenai Sumpah dan janji presiden (wakil presiden).  Dalam sumpah dan janji tersebut presiden (wakil presiden) bersumpah dan berjanji untuk memenuhi kewajiban presiden (wakil presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Keempat, persamaan di depan hukum  equality before the law.  Persamaan di depan hukum didalam UUD 1945 diatur didalam Pasal 27 mengenai warga negara. Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kelima, kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas dan tidak memihak. Di dalam UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman hanya diatur  dalam 2 Pasal saja yaitu dalam Pasal 24 dan Pasal 25.  Di dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Sedangkan didalam penjelasan UUD 1945 Pasal 24 dan 25 disebutkan bahwa “ kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.
Pada tahun 1998 terjadi gejolak social politik yang terjadi di Indonesia yang menginginkan reformasi dalam segala lini. Salah satu agenda reformasi adalah perubahan terhadap UUD 1945. Dan akhirnya pada tahun 1999-2002 terjadi amandemen terhadap UUD 1945.
Amandemen atau perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Dasar pemikiran dan latar belakang perubahan UUD 1945 :
1.             Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2.             Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
3.             UUD 1945 mengandung Pasal-Pasal yang terlalu luwes dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4.             UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
5.             Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.

Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
1.             Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
2.             Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
3.             Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
4.             Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Cita-cita untuk mewujudkan negara hukum masih tetap menjadi pilihan utama. Bahkan di dalam UUD 1945 hasil perubahan pengaturan mengenai negara hukum yang sebelumnya hanya dicantumkan didalam penjelasan, setelah perubahan ketentuan mengenai negara hukum diatur didalam batang tubuh, tepatnya didalam bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Selain penegasan bahwa negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dapat diketemukan juga ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum didalam UUD 1945. Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwa cirri-ciri atau prinsip-prinsip negara hukum secara umum adalah adanya perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum, persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Dan ketentuan-ketentuan dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, adanya pengaturan mengenai HAM. Isu penting dalam perubahan UUD 1945 adalah mengenai jaminan terhadap HAM. Menurut Nimatul Huda, penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya kedalam UUD 1945 bukan semata-mata kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Jika dicermati, setidaknya ada 12 jenis HAM dengan berbagai profil yang ditegaskan dalam hasil perubahan kedua UUD 1945. Ke 12 jenis HAM diatur didalam bab X Pasal 27 ayat (3), bab XA Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Bab XII Pasal 30 ayat (1). Meskipun pengaturan mengenai HAM didalam UUD 1945 perubahan lebih sempurna dibandingkan dengan UUD 1945, namun dalam redaksional dan jangkauan lingkup HAM masih terbilang sederhana bahkan tidak menggambarkan sebuah komitmen atas penegakan hukum dan HAM.
Kedua, pembagian kekuasaan. Setelah diadakannya perubahan terhadap UUD 1945, maka MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga sudah tidak ada. Sekarang semua lembaga negara adalah sama dan sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Dengan dihapuskannya status sebagai lembaga tertinggi negara tersebut maka kewenangan MPR untuk membagi kekuasan kepada lembaga-lembaga ngera yang lainnya pun secara otomatis juga tidak ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa didalam UUD 1945 perubahan bukan lagi pembagian kekuasaan melainkan pemisahan kekuasaan dengan mekanisme check and balances. Selain itu, pergeseran pembagian kekuasaan ke pemisahan kekuasaan itu juga dikaitkan dengan kewenangan dalam pembentukan undang-undang, yang sebelumnya berada ditangan Presiden sekarang bergeser menjadi kewenangan DPR. Didalam UUD 1945 kekuasaan dibagi-bagi secara tegas kedalam fungsi eksekutif yaitu pemerintah (presiden), fungsi legislative (DPR dan DPD), serta fungsi yudikatif (MA dan MK).
Fungsi eksekutif diatur didalam bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara, yang diatur didalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16. Fungsi legislative yang dilakukan oleh DPR dengan DPD diatur dalam Bab VII dan bab VIIA. Bab VII mengatur mengenai DPR yang terdiri dari Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B. sedangkan bab VIIA tentang DPD, yang terdiri dari Pasal 22 C dan Pasal 22 D. sedangkan fungsi yudisial dilakukan oleh MA dan MK yang diatur dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman, Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24C mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, pemerintahan berdasarkan atas hukum. Sama seperti ketiga Undang-Undang sebelumnya, prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang dapat diketemukan di dalam sumpah dan janji presiden. dan didalam UUD 1945 Perubahan hal ini diatur didalam Pasal 9. Didalam Pasal 9 UUD 1945 Perubahan disebutkan bahwa:
Sumpah presiden (wakil presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (Wakil presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji presiden (wakil presiden):
“saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (Wakil presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Keempat, persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan. Didalam UUD 1945 hasil perubahan, juga dapat ditemukan mengenai prinsip persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan. Tetapi rumusan mengenai persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan masih sama seperti didalam rumusan UUD 1945 yang diatur didalam Pasal 27 ayat (1) dan juga Pasal 28D UUD 1945 Perubahan. Didalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Sedangkan persamaan didepan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Adapun persamaan hak didepan pemerintahan disebutkan didalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Kelima, prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman didalam UUD 1945 perubahan sangat tegas. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2). Dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa kekuaasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.













BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
Negara hukum sebelum dan sesudah aman demen memiliki perbendaan. Sebelum amandemen Indonesia adalah berdasarkan atas hukum bukanlah negara berdasarkan kekuasaan, sedangkan setelah amandemen, konstitusi Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi negara hukum paska amandemen membawa perubahan terhadap pengaturan mengenai HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum (dalam sumpah presiden), persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan, prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

B.            Saran
Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (blue print) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, dan kualitatif isi UUD Negara RI Tahun 1945 kearah yang lebih baik sesuai dengan cita negara hukum. Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Cita negara hukum yang telah dibangun haruslah dipertahankan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arumanadi,  Bambang dan Sunarto. 1990. Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945. IKIP Semarang Press. Semarang.

Budiono, Kusumohamidjojo. 2004. Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil. Grasindo. Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1972. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu. Surabaya.

J.J. von Schmid. 1988. Pemikiran Tentang Negara dan Hukum. Pembangunan. Jakarta.

Jimly,  Asshiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.Jakarta.

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 2006. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Gramedia. Jakarta.

M, Azhary Tahir. 1992. Negara Hukum. Bulan Bintang. Jakarta.

Malian, Sobirin. 2001. Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. FH UII Press. Yogyakarta.

Miriam, Budiardjo. 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Notohamidjojo,.O. 1970. Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.

Padmo, Wahjono. 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia. Ind-Hill Co. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Genta Publishing. Yogyakarta.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju. Bandung.

Thohari, A. Ahsin. 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Elsam. Jakarta.









[1] Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.
[2] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 48.
[3] J.J. von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.
[4] Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.
[5] Kusumohamidjojo Budiono, Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 36-37.
[6] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153
[7] O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21
[8] Wahjono Padmo, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30.
[9] Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.
[10] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.
[11] Azhary Tahir M, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74.
[12] O. Notohamidjojo, Op.cit., hlm.24
[13] O. Notohamidjojo, Op.cit., hlm. 25.
[14] Ibid., hal. 27
[15] Ibid., hlm. 9.
[16]Satjipto Rahardjo, Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.
[17] Bambang Arumanadi dan Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hlm. 106.
[18] Satjipto Rahardjo,  Op cit, hlm. 1
[19] Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190.
[20] Satjipto Rahardjo,  Op cit, hlm. 46-47.
[21] Ibid., hlm. 81.
[22] Bambang Arumanadi dan Sunarto, Op cit., hlm. 49.
[23] Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, hlm. 35.