Follow by Email

Rabu, 26 Oktober 2011

ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang
Kata ”Perseroan” dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.[1] Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mamiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dipenuhi.[2]
Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.[3] Mengenai pendirian Perseroan Terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu KUHD, buku ke Satu Bab III bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya ada 2 pasal lagi, namun Pasal 57 dan Pasal 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 No. 278 berdasarkan undang­undang tersebut mendirikan suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh.[4]

B.            Rumusan Masalah
Berdasarkan wacana di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah aspek hukum Perseroan Terbatas di Indonesia ?








BAB II
PEMBAHASAN

A.           Pengertian Perseroan Terbatas
Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.
Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :
1.             Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd.) Company atau Limited Liability Company ; ataupun Limited (Ltd) Corporation.
2.             Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennotschap atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3.             Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan Gesellschaft mit Beschrankter Haftung.
4.             Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada.[5]
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan peelaksanaannya, Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mamiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang­Undang dipenuhi.
Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam undang­undang ini ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.
Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba

B.            Pendirian Perseroan Terbatas
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perseroan Terbatas ini tidak jumpai dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutanya dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[6]
Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain

Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggungjawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klarifikasi yang bagaimana sehingga suatu Badan Usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan” perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum”. Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan organ Perusahaan tersebut dapat dikemukakan pandapat I.G Rai Widjaya yang menyatakan: Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (artificial person) atau badan hukum (legal entity). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut “agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan.
Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang.[7]
Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam undang­undang ini ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.[8] Menurut KUHD akta pendirian suatu Perusahaan harus memenuhi syarat­ - syarat sebagai berikut:
1.         Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD.
2.         Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD.
3.         Didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan.
4.         Diumumkan dalam berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD.
Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu. sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.[9] Pasal 8 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: ”Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan”. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang­kurangnya:
1.             Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahaan Badan Hukum dari pendiri perseroan.
2.             Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3.             Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Pada dasarnya Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan tersebut sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
a.             Akta Pendirian
Pasal 8 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:
1)            Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
2)            Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang­kurangnya:
3)            Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahaan Badan Hukum dari pendiri perseroan.
4)            Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
5)            Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Pada dasarnya Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan tersebut sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah:
a.              Membuat akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan notaris.
b.             Membuat atau mengurus NPWP pada kantor pajak setempat.
c.              Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tambahan berita negara (TBN).
Dalam prakteknya penandatanganan akte pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan terlebih dahulu oleh notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM, setelah dilakukan disetujui korektor barulah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditanda tangani oleh para penghadap dan Notaris.
Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status Badan Hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain, pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah Direksi dan Komisaris. dan keenam, struktur permodalan.
Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama kuasanya atau Notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tertulis dalam melampirkan akta Pendirian Perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan di terima terhitung sejak permohonan diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pengguna jasa SISMINBAKUM adalah Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Selanjutnya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.1 1 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.
Adapun tata cara permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas berstatus Badan Hukum adalah sebagai berikut:
a.         Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan oleh Notaris kepada
b.             Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
c.              Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengisi format isian akta notaris (FIAN) model I model II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan.
Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi:
1)             Salinan akta pendirian Perseroan Terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
2)             Nomor pokok wajib pajak atas nama Perseroan Terbatas.
3)             Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dari kantor percetakan negara RI.
4)             Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
5)             Bukti setoran modal Perseroan Terbatas dari Bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam berita negara RI dari kantor percetakan negara RI tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima.


BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut :
1.      Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.
2.      Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan” perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum.
3.      Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan organ Perusahaan tersebut dapat dikemukakan pandapat I.G Rai Widjaya yang menyatakan: Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (artificial person) atau badan hukum (legal entity). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut“agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang.
















DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. 2008. Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas. CV. Mandar Maju, Bandung.

Fuady, Munir. 2003. Perseroan Terbatas Paradigma Baru.  Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ginting, Jamin . 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UUNo.40 Tahun 2007). Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Hadikusuma, Sutantyo R. dan Sumantoro. 1991. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta

Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Jakarta.


Widjaya, I.G Rai. 2006. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Kesaint Blanc. Jakarta.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01 .01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


[1] I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 11.
[2] Ibidi., hal. 7.
[3] Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 40.
[4] Ibid., hal. 148-149
[5] Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,  Citra Aditya Bakti, Bandung,  2003, hal. 3
[6] Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 40.
[7] I.G Rai Widjaya, Op. Cit., hal. 7.
[8] Ibid., hal. 148-149
[9] Ibid., h. 149.